SULTAN HAMID II

Sultan Hamid II atau Syarif Hamid Alqadrie II adalah salah seorang putra Syarif Mohammad sultan Pontianak terdahulu. Hamid dilahirkan di Pontianak 12 Juli 1913 bersamaan 7 Syaban 1331. Hamid lahir sebagai putra sulung Sultan Syarif Muhammad Alqadrie dari istri ketiganya Syecha Jamilah Syarwani, seorang perempuan berdarah Turki. Hamid dilantik sebagai Sultan Pontianak Kedelapan pada 29 Oktober 1945. Pengangkatannya sebagai sultan diikuti beberapa kontroversi antara kemauan sebagian besar rakyat Kalbar, termasuk keinginan masyarakat Dayak, agar siapapun tampil sebagai sultan dari dinasti Al-Qadrie, Syarif Thaha atau Syarif Hamid Alqadrie, agar pemerintahan kesultanan tidak kosong.

Saat masih kanak-kanak Hamid diasuh pengasuh bangsa Belanda. Itu sejak usia 40 hari, Hamid kecil diangkat anak oleh Miss Fox. Saat berusia 7 tahun, ia diajak ke Jakarta oleh ibu angkatnya itu. Setelah tamat ELS Hamid melanjutkan di HBS, lalu Techniche Hoge School (THS) Bandung (Institut Teknologi Bandung belakangan). Sesudah itu ia pergi ke Negeri Belanda dan masuk Koninklijk Militaire Academie di Breda, Belanda. Pada tahun 1938 ia berpangkat Letnan Dua dan dalam karir kemiliterannya, ia pernah bertugas di Malang, Bandung, Balikpapan dan beberapa tempat lainnya di Pulau Jawa. Pada tahun 1939 naik menjadi Letnan Satu. Pada saat Perang Dunia mulai tahun 1941, ia ikut bertempur melawan Jepang di Balikpapan.

Pada 31 Mei 1938 Hamid melangsungkan pernikahan dengan bekas temannya di Malang, Marie Van Delden, wanita Belanda kelahiran Surabaya 5 Januari 1915 anak Kapten Van Delden. Marie kelak lebih dikenal sebagai Didie Alqadrie. Didie memberi Hamid dua anak, Syarifah Zahra Alqadrie (Edith Hamid) lahir 26 Februari 1939 di Malang dan Syarif Yusuf Alqadrie (Max Nico) lahir 19 Januari 1942 di Malang. Di kemudian hari, Hamid menikah lagi dengan Reni seorang perempuan dari Yogyakarta.

Pada tahun 1944, ayahnya Sultan Syarif Muhammad Alqadrie ditangkap dan dibunuh tentara Jepang bersama anak lelaki dan menantunya. Hamid saat itu dibawa ke Jawa sebagai tawanan Jepang. Setelah Jepang menyerah, bersama tentara NICA ia kembali ke Pontianak pada Oktober 1945. Setelah tiba di Pontianak, Hamid disambut oleh keponakannya Sultan Syarif Thaha Algadrie. Dalam pertemuan keduanya, Hamid keheranan dan kaget mengetahui Thaha sebagai Sultan Pontianak dalam usia 18 tahun. Hamid mengusulkan kepada Thaha untuk mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan sultan kepada dirinya, alasan Hamid didasarkan bahwa Thaha terlalu masih muda untuk menghadapi situasi pergolakan dan keamanan di Pontianak. Dalam masa pemerintahan Sultan Thaha Aqadrie, kondisi Kalbar pada umumnya dan Pontianak pada khususnya, masih tidak stabil. Berita tentang kemerdekaan NKRI dan penyerahan Jepang kepada sekutu terlambat diterima di Pontianak. Tiga dari beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam menyambut kemerdekaan adalah: (1) Berita tentang kedatangan tentara Sekutu  untuk melucuti tentara Jepang; (2) Pasukan kelompok etnis Dayak dipimpin oleh Panglima Burung memasuki Pontianak menuntut diangkatnya Sultan Pontianak untuk menghindari kekosongan kekuasaan; (3) Masyarakat Pontianak gelisah, karena anggota komunitas keturunan Cina membentuk pasukan penjaga keamanan (PKO) sendiri dan ada isu bahwa tentara Cina akan mendarat di Pontianak. 

Sultan Syarif Thaha Alqadrie menyerahkan jabatan sultan kepada Sultan Syarif Hamid II, walaupun ada fihak yang pro dan kontra dengan keputusannya itu, namun sebagaimana diakui Syarif Thaha sendiri kesediaannya menjabat Sultan Pontianak adalah untuk sementara waktu demi mengisi kekosongan sampai kembalinya Syarif Hamid dari Batavia, sebagai pewaris syah tahta kesultanan Pontianak.

Pada 29 Oktober 1945 Sultan Hamid II dinobatkan secara resmi sebagai Sultan Pontianak melalui upacara oleh pemerintah NICA. Selain sebagai Sultan Pontianak, Hamid II atas nama pemerintah Belanda diangkat sebagai Ajudan Ratu Belanda (Ajudant in Buitengewone Dienst bij HM Koningen der Nederlander) dan Wali Negara Kalimantan Barat.

Di saat berlakunya sistem swapraja, Hamid II yang berasal dari golongan feodal Pontianak diangkat sebagai Kepala Daerah Swapraja Pontianak. Pada masa revolusi, Sultan Hamid sempat menjadi Ketua BFO (Bijeenkomst voor Federale Orvleg: Majelis Permusyawaratan Negara Federal). Dalam BFO ini terdapat negara-negara boneka yang diciptakan dan didukung Belanda selama revolusi kemerdekaan Indonesia.

Sebagai Ketua BFO, Hamid ikut dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Dalam proses penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, sebagai Ketua BFO, Hamid menjadi anggota delegasi Indonesia untuk KMB. Dalam pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat, Hamid II ditunjuk sebagai anggota penyusun kabinet. Dalam Kabinet RIS pimpinan Hatta, Hamid II diangkat sebagai Menteri Negara zonder fortofolio. Setelah penyerahan kedaulatan dan pengakuan Belanda terhadap RIS 27 Desember 1949, Hamid menghadapi berbagai kekecewaan dalam pembentukan RIS. Kekecewaan pertama karena ketidakberhasilannya menduduki jabatan Menteri Pertahanan padahal reputasi dan karir militernya terpenuhi untuk itu. Ia juga kecewa terhadap dominasi TNI di dalam APRIS. Hamid II hanya diberi jabatan Menteri Negara tanpa fortofolio. Ia hanya diserahi tugas menyiapkan gedung parlemen dan menyusunan rencana lambang negara. kekecewaan Hamid lainnya adalah realisasi bentuk Negara RIS tidak seperti diharapkan BFO. 

Wacana pemikiran Hamid berkeinginan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui bentuk federasi atau negara serikat. Hamid berpandangan, kesenjangan, ketertinggalan daerah dari pusat di Jawa, dan kekecewaan daerah, tak terkecuali Kalimantan Barat yang dipimpinnya, disebabkan justru bangsanya terlalu takut dengan sistem pemerintahan federasi yang dinilainya lebih mampu memakmurkan dan sistem yang mengandung keadilan sebagai suatu sistem yang mengandung otonomi khusus atau daerah istimewa.

Karena dianggap sebagai figur berpikiran cemerlang ke depan, dengan gagasan besarnya akan pentingnya harkat dan martabat manusia yaitu ide tentang yang sekarang dikenal sebagai otonomi daerah, Hamid II dituduh sebagai seorang penghianat bangsa dan dijebloskan ke dalam penjara selama 10 tahun. Setelah menyelesaikan hukuman yang dijalaninya di rumah tahanan di Jakarta dan Yogyakarta, Hamid II yang telah pensiun sebagai Jenderal Mayor KNIL, mantan kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan mantan Menteri Negara RIS serta sultan terakhir Pontianak hidup tenang bersama keluarganya. Sejak 1967 hingga akhir hayatnya selaku Presiden Komisaris PT indonesia Air Transport.

Hamid II meninggalkan jabatan baik sebagai Sultan Pontianak maupun sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada 5 Januari 1950.  Dua dari beberapa kekecewaan yang menyebabkan ia mengambil keputusan meninggalkan jabatan dan kota Pontianak adalah kekecewaannya menghadapi demonstrasi para pemuda yang digerakkan oleh sebagian tokoh masyarakat pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut dibubarkannya Daerah Istimewa Kalimantan Barat Padahal, penolakan ini merupakan ketidaktahuan dan kurangnya wawasan tokoh masyarakat tentang status Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Kekecewaan berikutnya adalah ketika Komite Nasional Kalbar pada 5 Januari 1950 memilih dr. Sudarso sebagai kepala daerah, karena Sultan Hamid II dianggap telah “meletakkan” jabatan dan telah duduk sebagai Menteri dalam Kabinet RIS. 

Hamid II wafat di Jakarta, 30 Maret 1978. Ia dimakamkan dengan upacara kebesaran Kerajaan Pontianak di pemakaman Batu Layang Pontianak. Sultan Pontianak ini wafat tanpa menunjuk pengganti. Akibatnya mata rantai dinasti ini putus sampai di situ. Bahkan putra Hamid yang bermukim di Belanda, tak merasa otomatis bisa menggantikan sang ayah. Karya besar pribadinya ialah sebagai perancang dan pembuat Lambang Garuda Pancasila, Lambang Negara Republik Indonesia, Negara dan Bangsa yang telah mengkhianatinya.

Referensi : KESULTANAN KALIMANTAN BARAT

TAN MALAKA

Saat berumur 16 tahun, 1912, Tan Malaka dikirim ke Belanda. Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru disebuah perkebunan di Deli. Ketimpangan sosial yang dilihatnya di lingkungan perkebunan, antara kaum buruh dan tuan tanah menimbulkan semangat radikal pada diri Tan Malaka muda.

Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaun dan mulai terjun ke kancah politik
Saat kongres PKI 24-25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai.
Januari 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Kupang. Pada Maret 1922 Tan Malaka diusir dari Indonesia dan mengembara ke Berlin, Moskwa dan Belanda.

Perjuangan

Pada tahun 1921 Tan Malaka telah terjun ke dalam gelanggang politik. Dengan semangat yang berkobar dari sebuah gubuk miskin, Tan Malaka banyak mengumpulkan pemuda-pemuda komunis. Pemuda cerdas ini banyak juga berdiskusi dengan Semaun (wakil ISDV) mengenai pergerakan revolusioner dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu juga merencanakan suatu pengorganisasian dalam bentuk pendidikan bagi anggota-anggota PKI dan SI (Sarekat Islam) untuk menyusun suatu sistem tentang kursus-kursus kader serta ajaran-ajaran komunis, gerakan-gerakan aksi komunis, keahlian berbicara, jurnalistik dan keahlian memimpin rakyat. Namun pemerintahan Belanda melarang pembentukan kursus-kursus semacam itu sehingga mengambil tindakan tegas bagi pesertanya.

Melihat hal itu Tan Malaka mempunyai niat untuk mendirikan sekolah-sekolah sebagai anak-anak anggota SI untuk penciptaan kader-kader baru. Juga dengan alasan pertama: memberi banyak jalan (kepada para murid) untuk mendapatkan mata pencaharian di dunia kapitalis (berhitung, menulis, membaca, ilmu bumi, bahasa Belanda, Melayu, Jawa dan lain-lain); kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengikuti kegemaran mereka dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan; ketiga, untuk memperbaiki nasib kaum miskin. Untuk mendirikan sekolah itu, ruang rapat SI Semarang diubah menjadi sekolah. Dan sekolah itu bertumbuh sangat cepat hingga sekolah itu semakin lama semakin besar.

Perjuangan Tan Malaka tidaklah hanya sebatas pada usaha mencerdaskan rakyat Indonesia pada saat itu, tapi juga pada gerakan-gerakan dalam melawan ketidakadilan seperti yang dilakukan para buruh terhadap pemerintahan Hindia Belanda lewat VSTP dan aksi-aksi pemogokan, disertai selebaran-selebaran sebagai alat propaganda yang ditujukan kepada rakyat agar rakyat dapat melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum buruh.

Seperti dikatakan Tan Malaka pada pidatonya di depan para buruh “Semua gerakan buruh untuk mengeluarkan suatu pemogokan umum sebagai pernyataan simpati, apabila nanti menglami kegagalan maka pegawai yang akan diberhentikan akan didorongnya untuk berjuang dengan gigih dalam pergerakan revolusioner”.

Pergulatan Tan Malaka dengan partai komunis di dunia sangatlah jelas. Ia tidak hanya mempunyai hak untuk memberi usul-usul dan dan mengadakan kritik tetapi juga hak untuk mengucapkan vetonya atas aksi-aksi yang dilakukan partai komunis di daerah kerjanya. Tan Malaka juga harus mengadakan pengawasan supaya anggaran dasar, program dan taktik dari Komintern (Komunis Internasional) dan Profintern seperti yang telah ditentukan di kongres-kongres Moskwa diikuti oleh kaum komunis dunia. Dengan demikian tanggung-jawabnya sebagai wakil Komintern lebih berat dari keanggotaannya di PKI.

Sebagai seorang pemimpin yang masih sangat muda ia meletakkan tanggung jawab yang sangat berat pada pundaknya. Tan Malaka dan sebagian kawan-kawannya memisahkan diri dan kemudian memutuskan hubungan dengan PKI, Sardjono-Alimin-Musso.

Pemberontakan 1926 yang direkayasa dari Keputusan Prambanan yang berakibat bunuh diri bagi perjuangan nasional rakyat Indonesia melawan penjajah waktu itu. Pemberontakan 1926 hanya merupakan gejolak kerusuhan dan keributan kecil di beberapa daerah di Indonesia. Maka dengan mudah dalam waktu singkat pihak penjajah Belanda dapat mengakhirinya. Akibatnya ribuan pejuang politik ditangkap dan ditahan. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh dan banyak yang dibuang ke Boven Digoel, Irian Jaya. Peristiwa ini dijadikan dalih oleh Belanda untuk menangkap, menahan dan membuang setiap orang yang melawan mereka, sekalipun bukan PKI. Maka perjaungan nasional mendapat pukulan yang sangat berat dan mengalami kemunduran besar serta lumpuh selama bertahun-tahun.

Tan Malaka yang berada di luar negeri pada waktu itu, berkumpul dengan beberapa temannya di Bangkok. Di ibu kota Thailand itu, bersama Soebakat dan Djamaludddin Tamin, Juni 1927 Tan Malaka memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia (PARI). Dua tahun sebelumnya Tan Malaka telah menulis "Menuju Republik Indonesia". Itu ditunjukkan kepada para pejuang intelektual di Indonesia dan di negeri Belanda. Terbitnya buku itu pertama kali di Kowloon, Hong Kong, April 1925.

Prof. Mohammad Yamin, dalam karya tulisnya "Tan Malaka Bapak Republik Indonesia" memberi komentar: "Tak ubahnya daripada Jefferson Washington merancangkan Republik Amerika Serikat sebelum kemerdekaannya tercapai atau Rizal Bonifacio meramalkan Philippina sebelum revolusi Philippina pecah…."

Madilog

Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi (mind), kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realita nyata obyektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama.

Bagi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang pokok dan pertama adalah bukti, walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkrit, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana.

Semua karya Tan Malaka dan permasalahannya didasari oleh kondisi Indonesia. Terutama rakyat Indonesia, situasi dan kondisi nusantara serta kebudayaan, sejarah lalu diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalahnya. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang teoritis dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah dia cetuskan sejak tahun 1925 lewat Naar de Republiek Indonesia.

Jika membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran (Gerpolek-Gerilya-Politik dan Ekonomi, 1948), maka akan ditemukan benang putih keilmiahan dan ke-Indonesia-an serta benang merah kemandirian, sikap konsisten yang jelas dalam gagasan-gagasan serta perjuangannya.

Pahlawan

Peristiwa 3 Juli 1946 yang didahului dengan penangkapan dan penahanan Tan Malaka bersama pimpinan Persatuan Perjuangan, di dalam penjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR/PKI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara akibat peristiwa itu.

Di luar, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat Perjanjian Linggajati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sutan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai MURBA, 7 November 1948 di Yogyakarta.

Pada tahun 1949 tepatnya bulan Februari Tan Malaka hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya di tengah-tengah perjuangan bersama Gerilya Pembela Proklamasi di Pethok, Kediri, Jawa Timur. Tapi akhirnya misteri tersebut terungkap juga dari penuturan Harry A. Poeze, seorang Sejarawan Belanda yang menyebutkan bahwa Tan Malaka ditembak mati pada tanggal 21 Februari 1949 atas perintah Letda Soekotjo dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya.

Direktur Penerbitan Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Karibia dan Asia Tenggara atau KITLV, Harry A Poeze kembali merilis hasil penelitiannya, bahwa Tan Malaka ditembak pasukan TNI di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri pada 21 Februari 1949.

Namun berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan bahwa Tan Malaka adalah seorang pahlawan kemerdekaan Nasional.

Sumber : http://www.tanmalaka.estranky.cz 

Sultan Muhammad Tsafiuddin II

Raden Afifuddin putra Sultan Abubakar Tadjuddin II dengan permaisurinya Ratu Sabar, dilahirkan subuh Kamis 3 Syawal 1257 H bersamaan 18 November 1841 M, diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati. Di Batavia Raden Afifuddin tinggal di rumah Syarif Abdul Kadir untuk diberi pendidikan Belanda. Sedangkan ayahnya dipindahkan ke Cianjur. Setelah beberapa tahun berada di Batavia, dipindahkan ke Galuh di Ciamis. Oleh Bupati Galuh Raden Adipati Kusumadiningrat, Pangeran Adipati dididik sebagaimana layaknya seorang putra mahkota dibekali ilmu pemerintahan, ilmu agama, ilmu sastra dan ilmu pasti. Sebagai gurunya ditunjuk juru tulis Bupati Mas Suma Sudibya. Pada 1861 Pangeran Adipati Afifuddin dipindahkan ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya.

Besluit Gouvernemen Belanda 5 April 1861 Pangeran Adipati Raden Afifuddin diangkat menjadi Sultan Muda. Kemudian 23 Juli 1861 oleh Belanda disediakan kapal perang milik Belanda bernama Arjuna untuk mengantarkan Sultan Muda bersama pamannya Temenggung Jaya Kusuma yang dikenal dengan Temenggung Ruai pulang ke Sambas. Menghindari perselesihan seperti di masa yang lalu, maka Sultan Muda dinikahkan dengan Raden Khalijah putri Sultan Omar Kamaluddin. Dengan besluit kolonial Belanda 6 Agustus 1866 M dinobatkanlah Sultan Muda menjadi Sultan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Tsafiuddin II, sedangkan Sultan Omar Kamaluddin diangkat menjadi Yang Dipertuan. Saudaranya Raden Syarifuddin sebagai Pangeran Bendahara Sri Maharaja Ratu Mangkuningrat.


Masa pemerintahan Sultan Muhammad Tsafiuddin II lebih menitikberatkan perhatian pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat terutama di bidang pendidikan. Banyak mendirikan masjid dan surau, di antaranya adalah Masjid Jami Sultan Muhammad Tsafiuddin II. Masjid ini dibangun bersama Ibunya Ratu Sabar 1 Oktober 1885 M. Pemuda yang berbakat di bidang agama oleh Sultan Muhammad Tsafiuddin II diberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Al Azhar Kairo Mesir, di antaranya terkenal adalah Haji Muhammad Basiuni Imran kemudian sebagai Maharaja Imam Kesultanan Sambas. Pada 1871 didirikan sekolah partikuler, mulanya yang belajar di sekolah ini adalah kerabat keluarga Kesultanan Sambas. Pada 9 September 1903 M dengan besluit kolonial didirikan Sekolah Bumiputera Kelas II. Semakin banyak rakyat Sambas yang ingin memperoleh pendidikan di sekolah, sehingga sekolah ini tidak dapat lagi menampung siswa. Untuk mengatasi hal itu dengan besluit Gouvernemen Belanda 1 Desember 1910 M didirikan sekolah Special School yang kemudian 1915 sekolah ini menjadi HIS. Setahun kemudian, 1916, Sultan Muhammad Tsafiuddin II mendirikan sekolah bernafaskan Islam dengan nama Madrasah Sulthaniah. Selain mengadakan pembangunan di bidang pendidikan, juga mengadakan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan dan perhubungan.


Sultan Muhammad Tsafiuddin II dan permaisurinya Ratu Anom Kusumaningrat dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing Raden Ahmad Agus Pangeran Adipati Putra Mahkota Datuk Iyan, Raden Sandi Brajaningrat, Raden Abubakar, Raden Mahmud, Raden Muhammad Ramang, Raden Sandut, Raden Muhammad Tayeb Pangeran Bendahara Seri Maharaja. Dengan selirnya Encik Nauyah Mas Nyemas dikaruniai tujuh anak masing-masing Raden Muhammad Ariadinigrat Pangeran Paku Negara sebagai wakil sultan dengan gelar Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin II, Uray Muhammad Noh, Uray Muhammad Masjid, Uray Muhammad Sani, Raden Jumantan, Raden Mutiara dan Raden Wildan.

Referensi :  Syafaruddin Usman MHD

Mahmoud Ahmadinejad

Mahmoud Ahmadinejad atau bisa dibaca Ahmadinezhad (bahasa Persia: ; lahir 28 Oktober 1956) adalah Presiden Iran yang keenam. Jabatan kepresidenannya dimulai pada 3 Agustus 2005. Sebelum menjabat sebagai presiden Iran beliau adalah walikota Teheran, periode 2003-2005.Lahir di desa pertanian Aradan, dekat Garmsar, sekitar 100 km dari Teheran, sebagai putra seorang pandai besi, keluarganya pindah ke Teheran saat dia berusia satu tahun. Dia lulus dari Universitas Sains dan Teknologi Iran (IUST) dengan gelar doktor dalam bidang teknik dan perencanaan lalu lintas dan transportasi.

Ahmadinejad memang penuh dengan kontroversi. Ia presiden yang tidak berasal dari mullah yang selama puluhan tahun telah mendominasi hampir semua pos kekuasaan di Iran, status quo yang sangat dominan. Ia juga bukan berasal dari elit yang dekat dengan kekuasaan, tidak memiliki track-record sebagai politisi, dan hanya memiliki
modal asketisme, yang untuk standar Iran pun sudah menyolok. Ia seorang revolusioner sejati sebagaimana halnya dengan Imam Khomeini dengan kedahsyatan aura yang berbeda.

Meski telah terpilih menjadi presiden ia sama sekali tidak mengubah penampilannya. Ia tetap tampil bersahaja dan jauh dari pamor kepresidenan. Pada salah satu acara dengan kalangan mahasiswa salah satu peserta menanyakan penampilannya yang tidak menunjukkan tampang presiden tersebut. Dengan lugas ia menjawab,:”Tapi saya punya tampang pelayan. Dan saya hanya ingin menjadi pelayan rakyat.” 

Ia bersikeras agar Iran memiliki teknologi nuklir. Katanya,:”Jika nuklir ini dinilai jelek dan kami tidak boleh menguasai dan memilikinya mengapa kalian sebagai negara adikuasa boleh memilikinya? Sebaliknya, jika teknonuklir ini baik untuk kalian, mengapa kami tidak boleh juga memakainya?” Suatu argumen sederhana yang tidak mampu dijawab oleh negara-negara Barat.Itu sebabnya Bush tidak bersedia meladeninya dalam suatu tantangan debat di PBB.